PERBANDINGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM
NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
Oleh: Said Saleh
A.
PENDAHULUAN
Asia
tenggara yang meliputi beberapa negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja,
Loas, Vietnam, Myanmar, Singapura, Brunai Darussalam, dan Filipina didiami oleh
masyarakat religius, dan terdapat sejumlah agama yang dianut oleh
masyarakatnya, yakni Islam, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain.
Khusus
agama Islam dianut mayoritas masyarakat yang tinggal di Indonesia, Malaysia,
dan Brunei Darussalam. Mengenai tempat asal datangnya agama Islam ke kawasan
ini setidaknya ada tiga teori besar tentang hal ini, yaitu, pertama,
pendapat yang mengatakan bahwa Islam datang ke kawasan ini langsung dari Arab,
pendapat ini dikemukakan oleh Crauwfurd (1820), Niemann (1861), dan Veth (1878)[1];kedua,
teori kedua menyatakan bahwa Islam
datang ke Indonesia dari India, hal ini
pertama kali dikemukakan oleh Pijnappel (1872); ketiga, teori yang
dikembangkan oleh C. Snouck Hur yang menyatakan bahwa Islam datang ke Bengal
(Bangladesh).[2]
Ditinjau
dari sudut kajian historis, pendidikan Islam itu telah berlangsung sejak awal
masuknya Islam, yakni sejak mubalig awal melakukan aktivitas pendidikan di
kawasan Nusantara. Atas dasar itu dapat dimaklumi bahwa pendidikan Islam telah
berlangsung sejak masuknya Islam di Asia
Tenggara, dan dengan demikian pula pendidikan Islam telah memainkan peranannya
dalam proses Islamisasi di kawasani ini.
Kawasan
Asia Tenggara terdiri dari negara-negara dengan pemeluknya agamanya yang
beragam. Untuk terdiri dari negara-negara mayoritas dengan penduduknya beraga
Islam dan negara-negara dengan agama Islam yang minoritas. Negara-negara dengan
pemeluknya agama Islam yang mayoritas adalah Indonesia, Malaysia, Brunai
Darussalam sedangkan negara-negara dengan pemeluk agama Islam yang minoritas
adalah Thailand, Singapura, dan Filipina.
Untuk itu,
perbandingan kurikulum Islam dapat dilihat
perkembangan Islam di setiap negara di Asia Tenggara, makalah ini untuk
melihat bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan Islam seiring dengan
perkembangan Islam di setiap negara-negara di Asia Tenggara yang tergolong negara-negara
berkembang.
B.
PEMBAHASAN
1.
Indonesia
Proses
Islamisasi Indonesia melalui lewat beberapa saluran antara lain perdagangan,
perkawinan, kesenian, sufisme, dan pendidikan. berbicara tentang pendidikan
sebagai salah satu jalur Islamisasi perlu didudukan apakah pekerjaan
(aktivitas) para mubalig itu dapat digolongkan pada aktivitas pendidikan? Untuk membahas ini perlu cari esensi pendidikan.
pendidikan itu adalah proses manusia ke arah yang dicita-citakan. Dengan
demikian, pendidikan Islam itu bermakna adalah pembentukan manusia sesuai
dengan tuntunan Islam. Pada tahap awal pendidikan
Islam di Indonesia berlangsung secara informal. Kontak-kontak person antara
mubalig dan masyarakat sekitar yang tidak terancang terstruktur secara jelas
dan tegas. Pergaulan keseharian yang di dalamnya mengandung unsur pendidikan,
seperti keteladanan yang diberikan oleh para mubalig merupakan ketertarikan
masyarakat sekitar untuk memeluk agama Islam.[3]
Untuk
mengukur apakah kegiatan mubalig awal tersebut tergolong kepada aktivitas pendidikan.
Perlu dilihat unsur pokok dari pendidikan itu. Setidaknya ada lima unsur
pendidikan, yaitu; pertama, ada
pemberi (pendidik); kedua, ada
penerima (peserta didik); ketiga, adanya
tujuan baik; keempat, cara atau jalan yang baik; kelima, konteks positif menjauh konteks negatif.
Dengan mengungkapkan unsur dasar pendidikan dapat dijadikan acuan apakah
aktivitas pedagang dan mubalig awal itu tergolong kepada aktivitas pendidikan.
dari unsur pemberi dan penerima dapat diungkapkan bahwa mubalig adalah pemberi
dan masyarakat sekitar yang disampaikan serta target yang ingin dicapai adalah
cara atau jalan yang baik berkenaan dengan keterkaitannya dengan nilai.
Pedagang dan mubalig dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam terkait dengan cara-cara
yang baik. Sedangkan konteks positif adalah konteks yang dapat memberi pengaruh
atau efek pada aktivitas pendidikan.[4]
Pendidikan
Islam pada awal itu berlangsung secara informal. Kontak-kontak antara pemberi
dan penerima. Tidak ada jadwal waktu tertentu,
tidak ada materi tertentu, dan tidak ada tempat yang khusus. Kontak-kontak awal
itu tidak terprogram secara rigit dan ketat. Jadi, hal itu belum melembaga sebagai suatu lembaga tertentu. Di
sini yang paling berperan adalah mubalig. Setelah pendidikan formal itu berlangsung,
maka muncullah pendidikan formal.
Pendidikan yang terencana, punya waktu, tempat, dan materi tertentu. Dengan
demikian ada beberapa lembaga pendidikan Islam formal pertama yang muncul di
Indonesia:
a.
Masjid dan Langgar
Sebagai
implikasi dari terbentuknya masyarakat muslim di suatu tempat, maka mereka
memerlukan masjid dan langgar sebagai tempat melaksanakan kegiatan ibadah.
Fungsi masjid dan langgar tersebut diperluas sebagai juga sebagai tempat
pendidikan.
b.
Pesantren
Belum ditemukan tahun yang pasti
kapan pesantren pertama kali dirikan. Banyak pendapat mengatakan bahwa
pesantren muncul pada zaman wali songo, dan Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai yang pertama
mendirikan pesantren.
c.
Meunasah, Rangkang, dan Dayah
Di Aceh ada tiga lembaga pendidikan
Islam yang populer, yaitu, pertama, Meunasah, secara etimologi berasal
dari perkataan madrasah. Setiap kampung di Aceh ada Meunasah sebagai tempat belajar bagi anak-anak;
kedua, Rangkang, sebagai tempat
tinggal murid yang dibangun di sekitar masjid; ketiga, Dayah sebagai tempat yang dibangun di sekitar
masjid.
d.
Surau
Surau diartikan tempat
(rumah) umat Islam melakukan ibadah (shalat, mengaji, dan lain-lainnya).[5] Lembaga pendidikan formal masih tetap berfungsi sampai pada masa kemerdekaan. Pendidikan Islam di Indonesia
pada masa pasca penjajah (zaman kemerdekaan) dapat dibagi menjadi dua bagian,
yaitu: pertama, pendidikan Islam
sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Berdasarkan sejarah pendidikan Islam di Indonesia,
munculnya pertanyaan bagaimana pendidikan Islam dalam sistem pendidikan
nasional di Indonesia? Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem
pendidikan nasional, yang dibagi tiga hal; yaitu, pertama, pendidikan
Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan
Islam sebagai mata pelajaran; ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai.[6]
Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan
Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya
pendidikan Islam sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat
dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam sebagai nilai, yakni
ditemukannya nilai-nilai Islami dalam
sistem pendidikan nasional.[7]
Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya
Islam ke Indonesia dapat dibagi tiga
fase. Fase pertama sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam sejak awal masuknya
Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.
Fase kedua sejak masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia,
dan fase ketiga sejak disahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU no.
2 tahun 1989 dan dilanjutkan dengan UU No.20 tahun 2003). Setiap fase ditandai
dengan ciri khas masing-masing.[8]
Fase pertama adalah fase awal dimulai dengan munculnya pendidikan informal,
yang dipentingkan pada tahap awal adalah pengenalan nilai-nilai Islami,
selanjutnya baru muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan munculnya masjid, meunasah, rangkang,
dayah, dan surau. Ciri yang paling menonjol dalam fase ini adalah: pertama, materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan
dan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam seperti tauhid, fiqih, tasawuf, akhlak,
dan lain-lainnya yang sejenis dengan itu, pembelajarannya berkonsentrasi pada
pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab; kedua, metodenya
adalah sorongan, betonan, dan muzakkarah (musyawarah); ketiga, sistemnya
non klasikal yakni dengan memakai sistem halaqah. Outputnya akan menjadi ulama,
kiai, ustad, guru agama, dan juga menduduki jabatan-jabatan keagamaan.[9]
Fase kedua adalah fase ketika masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam
ke Indonesia. Sejak abad ke-19 yang berkumandang ide-ide pembaharuan pemikiran
Islam ke seluruh dunia Islam, dimulai dari gerakan pembaharuan di Mesir, Turki,
Saudi Arabia, dan juga Indonesia. Perkembangan berikutnya adalah fase ketiga,
yakni setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 yang diikuti dengan lahirnya
sejumlah Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan selanjutnya diikuti dengan
lahirnya UU No. 20 tahun 2003.[10]
Untuk meletakkan kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan
nasional perlu diklasifikasi pada tiga hal, yaitu:
a.
Pendidikan Islam Sebagai Lembaga
Maksudnya pendidikan Islam pada pendidikan formal, (yaitu pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan tinggi), pendidikan Islam pada pendidikan
informal, dan pendidikan Islam pada pendidikan usia dini.
b.
Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran
Kurikulum pendidikan Islam sesuai
dengan jenjang pendidikan Islam dalam kerangka negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
1)
Pendidikan Agama.
2)
Pendidikan Kewarganegaraan.
3)
Bahasa.
4)
Matematika.
5)
Ilmu Pengetahuan Alam.
6)
Ilmu pengetahuan Sosial.
7)
Seni dan Budaya.
8)
Penjaskes.
9)
Keterampilan/Kejuruan.
10)
Muatan Lokal.
Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
1)
Pendidikan agama.
2)
Pendidikan Kewarganegaraan.
3)
Bahasa.
c.
Nilai-nilai Islami Dalam UU No. 20 tahun 2003
Inti dari
hakikat nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan
kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai dengan konsep rahmatan lil ‘alami),
demokratis, egalitarian, humanis. Di antara nilai-nilai tersebut adalah:
1) Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
2) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta keberadaban yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa.
3)
Pendidikan nasional bersifat demokratis dan
berkeadilan.
4) Memberikan perhatian kepada peserta didik yang
memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sebagainya.
5)
Menekankan pentingnya pendidikan keluarga
merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
6)
Pendidikan merupakan kewajiban bersama antara
orang tua, masyarakat, dan pemerintah.[11]
2.
Malaysia
a.
Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di
Malaysia
Malaysia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang merdeka pada tanggal
31 Agustus 1957 dari tangan Inggris dengan nama Persekutuan Tanah Melayu.
Kemudian pada tahun 1963, berubah namanya menjadi Malaysia termasuk di dalamnya
Sabah, Serawak, dan Singapura. Dua tahun berikutnya, Singapura terpisah dari Malaysia.
Malaysia memiliki tiga belas negara bagian yang disebut negeri dan dua buah wilayah persekutuan.
Ketiga belas negeri tersebut adalah Kelantan, Trengganu, Pahang, Johor, Malaka,
Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, dan
Serawak. Sementara, dua wilayah persekutuan adalah Kuala Lumpur ibu kota negara Malaysia, dan Labuan yang
terletak di Sabah, Malaysia Timur.[12]
Kedatangan Islam ke Malaysia tidak berbeda dengan kedatangan islam ke
Indonesia, yaitu melalui Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan
laut yang sudah lama dilayari oleh pedagang-pedagang Arab, Parsi, dan India, sebagai sebuah
lintasan perdagangan tentu telah terjadi
kontak antara kaum pendatang, yaitu para pedagang dengan bumi putra. Dipandang dari sudut pendidikan, kedatangan para
pedagang yang berperan sebagai dai tentu telah dimulai sejak masuknya Islam ke
negeri tersebut. Kontak-kontak personel yang berbentuk informal antara pedagang
atau mubalig sangat besar peranannya dalam proses Islamisasi di daerah ini. Terbentuknya
komunitas muslim di kawasan ini merupakan hasil proses Islamisasi tersebut.[13]
Pendidikan Islam di sekolah-sekolah di Malaysia secara formal baru dimulai
pada awal tahun 1960-an, yakni setelah kerajaan melaksanakan undang-undang
pendidikan yang didasarkan kepada laporan Rahman Taib. Berdasarkan laporan
tersebut, terbentuklah Akta Pelajaran pada tahun 1961. Dalam akta ini pada
syeksyen 36 (1), disebutkan bahwa pendidikan agama Islam hendaklah diberikan
kepada murid-murid beragama Islam berjumlah 15 orang atau lebih.[14]
Pada mulanya, pendidikan Islam di Malaysia berada pengawasan kerajaan
negeri sebab termasuk dalam wewenang Raja-Raja Melayu. Akan tetapi, setelah
dilaksanakan Akta Pelajaran 1961, pemerintah pusat ikut berperan dalam urusan
pendidikan agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, ada dua lembaga yang
bertanggung jawab untuk mengatur pendidikan agama Islam, yaitu kementerian
pendidikan untuk mengatur pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah menengah
kerajaan, dan kerajaan negeri untuk mengatur pendidikan agama Islam di
sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah agama swasta.[15]
b.
Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
di Malaysia
Pasal yang menjelaskan tentang agama Islam sebagai agama persekutuan pada
perlembagaan persekutuan Malaysia penjelasannya
bahwa sebagai berikut:
1) Agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi
agama-agama lain boleh diamalkan di mana-mana bagian persekutuan.
2) Dalam tiap-tiap negeri melainkan negeri yang tidak
mempunyai raja, kedudukan raja sebagai ketua agama Islam dalam negerinya secara
dan setakat mana yang diakui diisyaratkan oleh pelembagaan negeri, dan juga,
tertakluk kepada pelembagaan negeri itu, segala hak keistimewaan, hak
kedaulatan, dan kuasa yang dinikmati oleh ketua agama Islam tidaklah
tersentuh dan tercatat, tetapi dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara
yang telah dipersetujui oleh majelis raja-raja supaya meliputi seluruh
persekutuan, maka tiap-tiap orang raja lain hendaklah atas sifatnya sebagai
ketua agama Islam membenarkan yang di Pertuan Agung mewakilinya.[16]
Poin-poin tersebut perlu diungkapkan kembali
karena memiliki posisi dan kedudukan yang amat penting dalam mengoperasikan dan
mengaplikasikan pendidikan agama Islam sebagian bagian yang tak terpisahkan
dari agama Islam itu sendiri.
Sebagai realisasi dari hal tersebut, baik itu
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (negeri) memiliki tanggung jawab
untuk melaksanakan dan mengaplikasikan pendidikan Islam. Untuk melihat posisi
dan kedudukan pendidikan Islam di Malaysia dapat dilihat dari tujuan pendidikan
Malaysia itu sendiri. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang bertujuan ke
arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepatu untuk mewujudkan insan yang
harmonis dan seimbang segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan
berkecukupan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap apa
yang dinamakan dengan keharmonisan dan kemakmuran masyarakat dan negara.[17]
Pada tahun 1955 dibentuk pula satu jawatan kuasa
yang akan membahas tentang pendidikan di Malaysia dengan tujuan tetap
berorientasi pada kesatuan bangsa yang multikultural, etnis, dan agama. Untuk
memenuhi hal tersebut, pemerintahan membagi tingkat pendidikan menjadi empat
tingkat, yaitu sekolah rendah, sekolah menengah, maktab, dan universitas.
Mengenai kedudukan pendidikan agama Islam di sekolah, disebut dalam seksyen 49
ordinan pelajaran 1957:
1) Apabila dalam sebuah sekolah bantuan kerajaan
terdapat 15 orang murid atau lebih beragama Islam, maka murid-murid itu
hendaklah diajarkan agama Islam.
2)
Pengajaran agama Islam hendaknya diajar
sekurang-kurangnya 2 jam seminggu dalam waktu pengajaran sekolah-sekolah.
3) Guru-guru agama yang mengajarkan agama Islam hendaklah
terdiri dari mereka yang dibenarkan oleh pihak penguasa negeri.
4)
Lembaga pengurus atau pengelola sekolah hendaklah
membuat persediaan yang sepatutnya bagi pengadaan pelajaran agama Islam dengan
syarat lembaga pengurus atau pengelola dua buah sekolah atau lebih boleh
membuat persediaan-persediaan bersama bagi pengajaran tersebut kepada
murid-murid beragama Islam dalam sekolah-sekolah.[18]
Berdasarkan penjelasan di atas, baik dari historis dan kronologisnya maupun
peraturan yang berlaku dalam pendidikan di Malaysia maka dapat disimpulkan bahwa
pendidikan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan Islam di
Malaysia. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam adalah juga merupakan
subsistem dari sistem pendidikan Malaysia. Pendidikan Islam baik berupa mata
pelajaran maupun lembaga (institusi) memiliki kedudukan penting yang tercantum
dalam perundang-undangan pendidikan di Malaysia.
3.
Brunei Darussalam
Brunei adalah sebuah negeri yang terletak di pulau Kalimantan menghadap ke
Laut Cina Selatan, berbatasan dengan Sabah dan Serawak, luasnya sekitar 5.766
KM5. Jumlah penduduknya
menurut sensus tahun 1990 adalah 260.863 jiwa dan estimasi di tahun 2001
sekitar 344.000 jiwa. Ada pendapat bahwa Kota Brunei berasal dari Varuni (berani dan Berunah). Varuni
berasal dari bahasa Sankrit (Sansekerta) berarti orang laut. Dan kata berani
menggambarkan bahwa orang-orang Brunei sebagai bangsa yang gagah dan berani.[19]
Menurut catatan Cina, pengaruh Islam telah masuk ke Brunei pada tahun
977 M. Menurut catatan itu juga bahwa raja Brunei yang pertama masuk Islam
adalah Awang Alak Betatar pada tahun 1371.
Perkembangan pendidikan Islam di Brunei tidak jauh berbeda dengan
perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Di mulai dari sistem yang bersifat
informal, kontak-kontak yang bersifat informal antara si pendidik dan si
terdidik berjalan dengan secara
intensif. Setelah itu muncullah pendidikan nonformal yang telah memiliki tempat
khusus untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Pada saat inilah berperannya masjid,
rumah-rumah, dan balai-balai sebagai lembaga pendidikan. Setelah itu baru
muncul pendidikan formal seperti munculnya sekolah-sekolah. Proses semacam ini
juga berlangsung di Brunei, setelah muncul lembaga pendidikan masjid, rumah,
dan balai, seterusnya pendidikan Islam pun dilaksanakan lewat sekolah. Pada
tahun 1942 pelajaran agama Islam telah menjalani perkembangan, karena telah
menyentuh daerah-daerah lain, seperti:
a.
Sekolah Melayu Kuala Belait, gurunya adalah Imam
Abang Idrus bin Muh. Jaafar.
b.
Sekolah Melayu Seria, gurunya ialah Imam Abang
Idrus bin Muh. Jaafar.
c.
Sekolah Melayu Bukit Bendira Tutong, gurunya ialah
Cekgu Mohammad bin Abu Bakar. [20]
Sistem pendidikan Negara Brunei Darussalam, sistem pendidikan di negara
Brunei dibagi:
a.
Pendidikan prasekolah selama satu tahun.
b.
Pendidikan di tingkat rendah selama enam tahun.
c.
Pendidikan di tingkat menengah rendah selama tiga tahun.
d.
Pendidikan di tingkat menengah atas dua tahun.
e.
Pendidikan di tingkat menengah tinggi dua tahun.[21]
Sejak tahun 1965 pendidikan agama
Islam telah dimasukkan dalam kurikulum sekolah menengah yang disebut dengan
nama pengetahuan agama Islam dan sekaligus pula diikutsertakan dalam ujian di
tingkat “O” Level dan “A” level. Mata pelajaran agama Islam itu dibagi pada
mata pelajaran tauhid, fiqih, sejarah Islam, tafsir, dan hadits.[22]
Untuk memberi pendidikan agama Islam dan memastikan nilai-nilai dan cara hidup
Islam dapat diterapkan ke dalam sistem pendidikan melalui kurikulum sekolah. Dipandang
dari sudut tujuan pembelajaran agama di Negara Brunei dapat dibagi dua:
a.
Untuk menanamkan dan memupuk tentang agama Islam
serta menanamkan ruh keagamaan dan kebiasaan mengamalkan ajaran-ajaran Islam
dalam diri setiap anak-anak dan juga masyarakat umum.
b.
Untuk menyediakan tenaga-tenaga yang dapat
mengislamkan dan mengekalkan keislaman semua perkara yang terdapat dalam
kehidupan masyarakat dan negara.[23]
Selain dari pada pendidikan yang sifat
formal di atas, di Brunei juga tumbuh dengan subur pendidikan yang bersifat
informal dan nonformal. Pendidikan informalnya dilaksanakan di rumah-rumah di
bawah asuhan orang tua. Sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang
dilaksanakan di masyarakat dalam bentuk pengajian keagamaan di masjid-masjid.
4.
Singapura
Singapura
sebelum tahun 1963 adalah bagian negara Persekutuan Tanah Melayu, kemudian
melepaskan diri menjadi negara yang berdiri sendiri. Singapura tumbuh menjadi
kota Kosmopolitan. Di tengah kehidupan kota kosmopolitan, bermukim sekitar
450.000 muslim, yakni sekitar 16 % dari
totalitas penduduk Singapura. Masyarakat muslim Singapura terdiri dari orang
Melayu, Arab, India, Pakistan, dan Cina.[24]
Kegiatan
umat Islam dalam berbagai aktivitas keagamaan semakin meningkatkan terutama
menjelang abad ke-20. Pada awal abad ke-20 dapat dilihat dari pelaksanaan
ibadah haji. Banyak orang Indonesia yang bermaksud melaksanakan haji berangkat
dari Singapura dan tidak jarang pula di antara mereka sebelum dan sesudah
berangkat ke tanah suci bermukim di Singapura. Singapura ketika saat itu
berperan sebagai pusat kegiatan pendidikan Islam, karena banyak para sarjana
Islam yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan agama yang berasal dari Timur Tengah, dan ini mendorong banyak pelajar
datang ke Singapura untuk menuntut ilmu pengetahuan.[25]
Kemajuan
yang dicapai sejak tahuan 1980-an cukup menggembirakan. Sensus penduduk yang
tahun 1990 menunjukkan bahwa jumlah pelajar Melayu Islam yang berpendidikan
menengah meningkat dua kali lipat, jumlah berpendidikan menengah atas, termasuk
politeknik juga naik dari 2,2% menjadi 5,7%. Begitu juga yang memasuki
universitas meningkatkan dari 0,2%, pada tahun 1980 menjadi 1% pada tahun 1990.
Pendidikan madrasah juga mengalami kemajuan. Ada 3285 murid madrasah sepenuh
masa yang dibagi kepada beberapa klasifikasi, 89% di antaranya pada tingkat madrasah
rendah, 395 orang tingkat menengah dan 35 orang di tingkat pra universitas.[26]
Kurikulum
madrasah pun mengalami dinamika tidak saja hanya mengajarkan Bahasa Arab dan pendidik
agama Islam tetapi juga Sains dan Matematika, khusus mengenai perkembangan pendidikan
Islam di Singapura di masa penjajahan tidak jauh berbeda dengan tetangganya
Indonesia, Malaysia, dan Thailand yakni terjadinya status yang dualistik
(dikotomi) sekolah pemerintah bersifat keduniaan dan sekuler. Sedangkan
sekolah-sekolah agama yang bersifat keakhiratan dan mengajarkan ilmu-ilmu agama
dan Bahasa Arab saja, dalam bentuk informal, nonformal, dan formal.[27]
Lembaga-lembaga pendidikan di
Singapura di antaranya adalah:
a. Madrasah Sepenuh Masa
Madrasah
sepenuh masa adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama
dan ilmu pengetahuan umum, sebagai sentral dari madrasah ini adalah madrasah
al-Junaeid. Madrasah al-Junaeid
didirikan oleh Syekh Abdurrahman bin Junied pada tahun 1351H/1927M. Madrasah ini
memprogramkan 70% ilmu-ilmu agama dari Bahasa Arab, sedangkan sisanya 30%
mengajarkan ilmu pengetahuan umum di antaranya Bahasa Inggris, Matematika, dan
Bahasa Melayu.
b.
Madrasah Separuh Masa
Madrasah
separuh masa ialah madrasah yang melangsungkan proses pembelajarannya tidak
setiap hari, mungkin dua atau tiga kali seminggu dan dilaksanakan sore atau
malam hari. Dipandang dari sudut materi yang diajarkan adalah semata-mata
mengajarkan mata pelajaran agama. Pendidikan ini lebih tepat digolongkan pada
pendidikan nonformal. Banyak
masjid-masjid di Singapura melaksanakan pendidikan Islam dalam bentuk madrasah
separuh masa. Tujuan madrasah ini adalah memberikan pendidikan agama Islam
kepada anak-anak. Kurikulum yang diajarkan adalah mengaji al-Qur’an, muqaddam
(bacaan shalat), dan akhlak.[28]
5.
Thailand
Thailand adalah salah satu dari
negara Asia Tenggara yang apabila ditinjau dari sudut agama yang dianut oleh
penduduknya mayoritas beraga Budha. Umat Islam adalah penduduk minoritas dari
jumlah totalitas penduduk Thailand. Mayoritas umat Islam di Thailand tinggal di
wilayah selatan Thailand, yaitu daerah yang disebut dengan Patani, daerah ini
meliputi provinsi Yala, Narathiwat, Patani, Sentul, dan sebagian Senggora,
dihuni oleh sekitar 5 juta jiwa yakni 8% dari jumlah seluruh penduduk Thailand
yang berjumlah 65 juta jiwa. Di wilayah ini dihuni oleh sekitar 85% masyarakat
muslim.[29]
Proses Islamisasi di Pattani tidak terlepas dari peranan pendidikan. Pada
awal pendidikan informal sangat berperan, yaitu kontak informal antara mubalig
dengan rakyat setempat. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan munculnya pendidikan
nonformal, dan terakhir pendidikan formal. Pada awal pendidikan agama Islam di
kawasan Thailand Selatan dilaksanakan pendidikan Al-Qur’an. Pengajian Al-Qur’an
adalah sesuatu yang mesti dipelajari oleh setiap muslim. Pengajian Al-Qur’an
ini dilaksanakan di masjid dan di rumah-rumah Tok Guru. Di setiap kampung ada
rumah Tok Guru yang dijadikan sebagai
tempat pengajian Al-Qur’an. Selanjutnya muncullah pendidikan pondok. Pondok
berposisi sebagai lembaga pendidikan
yang amat penting. Profil pelajar-pelajar pondok adalah pelajar-pelajar yang
mengamalkan cara hidup harian yang sama dan
seragam mereka sama-sama berkain sarung, berbaju Melayu berkopiah putih dan
sama-sama menggunakan tulisan Jawi dan buku-buku Jawi.[30]
Kebijakan pemerintah Thailand pada tahun 1966 adalah mewajibkan seluruh institusi
pondok untuk mendaftarkan diri ke pemerintah di bawah Akta Rongrian Rat Son
Sasna Islam (Sekolah Swasta Mengajar Agama Islam). Sejak itu mulai
perubahan pendidikan pondok di Selatan Thailand. Perubahan itu munculkan
timbulnya madrasah dengan memiliki ciri:
a. Madrasah adalah lembaga pendidikan gabungan antara
pendidikan agama dan akademik. Guru-guru pendidikan akademik disediakan oleh
pemerintah. Pemerintah memberi bantuan terhadap sekolah-sekolah agama yang
telah melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
b. Pada akhir tahun 1970-an, sekolah-sekolah agama
yang telah memiliki dua aliran ini (agama dan akademik) mendapat sambutan dari
masyarakat. Banyak pelajar-pelajar dikirim untuk menuntut ilmu pengetahuan ke
institusi tersebut. Dengan demikian peranan pondok semakin mengecil.
c. Pada tahun 1981 ada sejumlah 199 sekolah agama
Islam, 122 di antaranya yang melaksanakan pendidikan agama Islam dan akademik (umum).[31]
Mata pelajaran yang diajarkan di pondok adalah mata pelajaran agama Islam yang
bersumber dari kitab-kitab klasik, dan kurikulum yang diterapkan di Thailand
Selatan sebagai berikut:[32]
a.
Madrasah
Ibtidaiyah pada tingkat ini lama belajarnya adalah 6 tahun. Adapun kurikulum yang diterapkan pada tingkat
ini adalah:
No.
|
Mata Pelajaran
|
Kelas
|
Keterangan
|
A.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|
Pengetahuan Agama
Al-Qur’an
Tajwid
Al-Hadits
Tauhid
Fiqih
Akhlaq
a.
Pendidikan Bahasa Melayu.
b.
Pendidikan Akhlaq I.
c.
Pendidikan Akhlaq II.
d.
Darusul Akhlaq I.
e.
Darusul Akhlak II.
f.
Tafsirul Akhlaq fi Ilmil Akhlaq.
Bahasa Arab, dan Bahasa
Asing
Mutala’ah
Insya’
Imla’
Mahfuzot
An-Nahwu
Syaraf
Bahasa Melayu
Sejarah Nabi
Pendidikan Jasmani
Al-Hisab (Berhitung)
Khat
|
I-IV
II-VI
IV-VI
I-VI
VI
VI
V
I
II
III
IV
V
I-III
III-VI
I-VI
I-VI
III
III-VI
I-VI
I-III
IV-VI
I-VI
I-IV
|
b. Madrasah Mutawassithah, pada tingkat ini lama
belajarnya adalah 3 tahun, sedangkan kurikulum yang diterapkan adalah sebagai
berikut:
No.
|
Mata Pelajaran
|
Kelas
|
Keterangan
|
1
|
2
|
3
|
4
|
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Pengetahuan Agama
Al-Qur’an
Tajwid
Al-Hadits
Tauhid
Fiqih
Akhlaq
Tafsir
|
I-VI
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
|
1
|
2
|
3
|
4
|
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3
4.
|
Bahasa Arab dan Bahasa Asing
Muthala’ah
Insya’
Muhaddasah
Imla’
Nashusul Adabiyah
Khat
Qawa’id Lughatil Arabiyah
Bahasa Melayu
Bahasa Inggris
Pengetahuan Umum dan Olah Raga
Sejarah Islam
Pendidikan
Jasmani
Berhitung
Ilmu Bumi
|
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
|
c. Madrasah Tsanawiyah, di mana pada tingkat ini,
lama belajarnya adalah 3 tahun, dan madrasah ini adalah tingkatan yang
tertinggi. Madrasah Tsanawiyah adalah
setingkat dengan SLTA. Adapun kurikulum yang diterapkan adalah sebagai berikut:
No.
|
Mata Pelajaran
|
Kelas
|
Keterangan
|
1
|
2
|
3
|
4
|
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Pengetahuan Agama
Al-Qur’an
Tajwid
Al-Hadits
Tauhid
Fiqih
Akhlaq
Tafsir
Faraidh
Ushul Fiqih
Musthalah
Hadits
Ushul
At-Tafsir
Bahasa
Arab dan Bahasa Inggris
Qawaidul
Lighat Fil Arabiyah
Al-Adabu
Wan Nushush
Al-Balaghah
Insya’
Muthala’ah
Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggris
|
I-VI
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
|
Pengetahuan Umum dan Olah Raga
Sejarah Islam
Pendidikan
Jasmani
Berhitung/Aljabar
Ilmu Bumi
Ilmu Ekonomi
Ilmu Jiwa
Al-Mantiq
Filsafat dan
Akhlak
|
I-III
I-III
I-III
I-III
I-III
III
III
III
III
|
6.
Filipina
Masuknya Islam di Filipina diperkirakan pada abad ketiga belas masehi. Namun,
ada juga pendapat bahwa masuknya Islam ke Filipina berkisar antara abad ke-9
dan 15 Masehi dibawa oleh para aulia dan
pedagang. Filipina terdiri dari 7.109 pulau dengan luas wilayah 29.062.000
hektar, dihuni oleh penduduk mayoritas beragama katolik. Penduduk muslim, menurut
sensus tahun 1980 ada sejumlah 3,5 juta atau sekitar 7% dari populasi penduduk Filipina. Menurut
sensus penduduk tahun 1990 penduduk muslim di Filipina berjumlah 5% dari totalitas penduduknya seluruhnya yakni
sekitar 2,8 juta jiwa.[33]
Penduduk muslim di Filipina terkonsentrasi di bagian selatan Filipina,
terutama di Mendanau, Ujung Selatan Palawani, gugusan Kepulauan Sulu. Mereka
terdiri dari tiga belas kelompok bahasa dan budaya, yaitu: Maranoa, Iranum,
Maguindanao, Tausugs Samal, Bajao, Jama Mapun, Palawani, Malbog, kalibugan,
Yakan, Karaza, dan Sangil. Di antara mereka itu ada tiga kelompok terbesar,
yaitu Maranaos, Tausugs, dan Magu Indanoas. Decasa dalam Haidar Putra Daulay
mengemukakan bahwa Islam telah dikenal
di Sulu pada abad ke-13. Islam dikembangkan lewat jalur perdagangan dan juga
disebarkan oleh para da’i yang Filipina Selatan dikenal dengan istilah Masaikh,
Makdumin, dan Aulia.[34]
Di Filipina, pendidikan formal pada tingkat dasar dan menengah di sebut dengan maktab dan madrasah. Pendidikan
maktab lebih dikhususkan pada pendidikan anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. Para
orang tua membawa anak-anak mereka baik
laki-laki maupun perempuan ke rumah seorang muslim yang dituakan dan memiliki
reputasi dalam bacaan Al-Qur’an. Selain
dari lembaga pendidikan tersebut, di Filipina juga muncul lembaga pendidikan
pola Barat ketika orang-orang Barat datang ke Filipina. Sekolah-sekolah Barat bersifat
sekuler. Sebagai implikasi dari pemikiran dan budaya yang memisahkan agama dan
negara. Keadaan ini bertentangan dengan
doktrin keislaman. Madrasah dimulai dengan sebuah rumah yang sederhana yang
diistilahkan dengan maktab, di tempat seorang guru, biasanya seorang pemimpin
Islam mengajar sebuah grup kecil anak-anak, yang selanjutnya lembaga ini
menempati posisi sebagai sekolah pandita (Pandita School).[35]
Pengintegrasian madrasah ke sistem pendidikan di Filipina telah
dilaksanakan pada tahun 1982. Madrasah mendapat pengakuan dari Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (The Ministry of Education,
Cultural, and Sport) disingkat dengan MECS. Dengan masuknya madrasah ke
dalam sistem pendidikan Filipina, maka pemerintah melaksanakan kegiatan:
a. Memperbaiki staf pengajar, dan fasilitas lembaga madrasah.
b. Memperkuat dan mengembangkan program Islamic
Studies diberbagai lembaga pendidikan tinggi, khususnya di Mindanao,
c.
Memperkuat dan mendirikan program pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Arab.[36]
Integrasi antara madrasah dengan
sistem pendidikan di Filipina dapat dilihat dari dua hal, yaitu:
a. Sekolah
umum boleh memuat beberapa subjek mata pelajaran non agama, sedangkan di
madrasah harus memenuhi beberapa mata pelajaran dalam kurikulum:
1) Angka-angka Arab dapat diperkenalkan di sekolah
umum sebagai integral dari pelajaran Matematika.
2)
Sejarah dan Geografi negara-negara Timur Tengah
dapat diperkenalkan dalam ilmu pelajaran ilmu sosial (social studies).
3) Bahasa Arab yang mempunyai arti yang ekuivalen
dengan istilah ilmu pengetahuan dapat diintegrasikan ke dalam subjek sains.
4) Akhlak dan etika Islam dapat dimasukkan ke dalam
tingkah laku yang baik atau diintegrasikan ke dalam semua subjek.
5) Literatur tidak hanya dibatasi dengan literatur
bahasa Inggris dan Filipina, akan tetapi seharusnya dimasukkan literatur Bahasa Arab.
6)
Bahasa Arab dijadikan bahasa yang dijadikan subjek
reguler.
7)
Mata pelajaran vokasional yang berorientasi lokal
dan Timur Tengah, seharusnya diprioritaskan untuk diberikan pada mata pelajaran
seni praktis.
Selanjutnya
adanya hubungan yang perlu diatur antara madrasah dan sekolah umum dengan
mempertimbangkan:
1) Bahasa Arab adalah mata pelajaran yang diberikan
bagi pelajar-pelajar muslim di Filipina. Mereka belajar Bahasa Arab pada akhir
pekan madrasah.
2)
Madrasah juga mengharuskan kepada pelajarnya untuk
mengambil mata pelajaran Matematika, Ilmu Sosial, Sains, Bahasa Inggris, dan
Bahasa Filipina. Para pelajar mengambil mata pelajaran - mata pelajaran
tersebut di sekolah umum pada jam pelajaran reguler
mulai hari Senin sampai Jum’at.
b.
Sebuah madrasah dan sekolah umum seharusnya
berdekatan(hal ini lumrah di negeri-negeri muslim) dengan demikian akan memudahkan saling
bertukar tanpa menambah pembiayaan. Guru-guru madrasah bisa mengajarkan Bahasa
Arab di sekolah umum, sedangkan guru-guru di sekolah umum dapat pula
mengajarkan Bahasa Inggris di madrasah. Jadwal pelajaran dari kedua jenis
sekolah tersebut dapat disusun tanpa adanya jadwal yang bertabrakan.
Berdasarkan observasi The World Federation of Madaris In The Philippines, mengatakan
bahwa madrasah kurang berkualitas, hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:
1)
Sumber
finansial berasal dari uang sekolah, dan bantuan dari masyarakat sangat sedikit
dan tidak tetap.
2) Guru-guru
Bahasa Arab sangat sedikit dan mereka hanya lulusan sekolah menengah dari
madrasah-madrasah lokal.
3) Semua
guru-guru dari berbagai madrasah menerima gaji sangat kecil.
4) Perpustakaan
dan fasilitas sangat kurang.[37]
Hassoubah dalam Haidar Putra Daulay juga merekomendasikan, untuk meningkatkan mutu madrasah di Filipina,
yaitu:
1) Revisi kurikulum, mata pelajaran –mata
pelajaran di sekolah umum semestinya
diperkenalkan juga di madrasah.
2)
Akreditasi dan pengakuan tentang madrasah. Menteri
pendidikan, kebudayaan, dan olahraga,
semestinya mengatur operasional madrasah di dalam kesesuaiannya dengan beberapa
standar universal dan menekankan keseragaman pengajar dan kualitas pendidikan.
3)
Melaksanakan trainning dan up graiding
untuk peningkatan skill guru bahasa Arab
di madrasah.
4) Memproduksi
materi pengajaran dalam Bahasa Arab dan mata pelajaran Islam lewat bantuan
pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
5) Tamatan madrasah diperbolehkan memasuki
universitas-universitas dan kolej untuk melanjutkan pendidikan.
6)
Menetapkan standar profesional madrasah,
pelajar-pelajar yang terlatih dapat diizinkan mengajar Bahasa Arab di sekolah
umum.[38]
Secara keseluruhan madrasah di Filipina
memiliki peranan dalam pendidikan nasional dilihat dari:
a. Peranannya dalam mendidik generasi muda Filipina,
tidak bisa hanya diharapkan dari sekolah saja. Dalam hal ini madrasah telah
memberi sumbangan dalam pendidikan di Filipina sekitar 146.132 pelajar dan
3.384 orang guru.
b. Kaitannya dengan pengajaran Bahasa Arab yang
banyak sumbangannya bagi hubungan yang
harmonis antara Filipina dengan negara-negara Arab yang kaya minyak. Madrasah
di Filipina berperan meningkatkan kesadaran masyarakat muslim akan peranan
mereka sebagai anggota dari masyarakat muslim dunia, dan menjadikan pula
memperkuat jati diri mereka dalam bidang jiwa dan perkembangan spiritual.[39]
C. PENUTUP
Kesimpulan
a.
Kajian historis tentang pendidikan Islam di
Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Indonesia dapat dibagi tiga fase. Fase pertama sejak
mulai tumbuhnya pendidikan Islam sejak awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya
zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase kedua sejak masuknya
ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, dan fase ketiga sejak
disahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU no. 2 tahun 1989 dan
dilanjutkan dengan UU No.20 tahun 2003).
b. Pendidikan Islam merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari pendidikan Islam di Malaysia. Oleh karena itu, sistem
pendidikan Islam adalah juga merupakan subsistem dari sistem pendidikan
Malaysia. Pendidikan Islam baik berupa mata pelajaran maupun lembaga
(institusi) memiliki kedudukan penting yang tercantum dalam perundang-undangan
pendidikan di Malaysia.
c. Pendidikan
yang sifat formal di Brunei juga tumbuh dengan subur pendidikan yang
bersifat informal dan nonformal. Pendidikan informalnya dilaksanakan di
rumah-rumah di bawah asuhan orang tua. Sedangkan pendidikan nonformal adalah
pendidikan yang dilaksanakan di masyarakat dalam bentuk pengajian keagamaan di
masjid-masjid.
d. Pada awal pendidikan agama Islam di kawasan
Thailand Selatan dilaksanakan pendidikan Al-Qur’an. Pengajian Al-Qur’an adalah
sesuatu yang mesti dipelajari oleh setiap muslim. Pengajian Al-Qur’an ini
dilaksanakan di masjid dan di rumah-rumah Tok Guru. Di setiap kampung ada rumah
Tok Guru yang dijadikan sebagai tempat
pengajian Al-Qur’an. Selanjutnya muncullah pendidikan pondok.
e. Kegiatan umat Islam dalam berbagai aktivitas
keagamaan semakin meningkatkan terutama menjelang abad ke-20. Pada awal abad
ke-20 dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah haji. Banyak orang Indonesia yang
bermaksud melaksanakan haji berangkat dari Singapura dan tidak jarang pula di
antara mereka sebelum dan sesudah berangkat ke tanah suci bermukim di
Singapura. Singapura ketika saat itu berperan sebagai pusat kegiatan pendidikan
Islam, karena banyak para sarjana Islam yang memiliki kedalaman ilmu
pengetahuan agama yang berasal dari Timur
Tengah, dan ini mendorong banyak pelajar datang ke Singapura untuk
menuntut ilmu pengetahuan.
f. Di Filipina, pendidikan formal pada tingkat dasar
dan menengah di sebut dengan maktab dan
madrasah. Madrasah dimulai dengan sebuah rumah yang sederhana yang diistilahkan
dengan maktab, di tempat seorang guru, biasanya seorang pemimpin Islam mengajar
sebuah grup kecil anak-anak, yang selanjutnya lembaga ini menempati posisi
sebagai sekolah pandita (Pandita School).
DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi, The Surau and
Early Reform Movement in Minangkabau, Bandung:Mizan, 1990.
Daulay, Haidar
Putra, Dinamika Pendidikan Islam di
Asia Tenggara, Jakarta:Rineka Cipta, 2009.
Chapakia,
Ahmad Omar, Politik Thai dan Masyarakat Islam di Selatan Thailand, Kedah:Pustaka
Darussalam, 2000.
Esmula,
Waja, History of Islamic Studies in
Philipines, Islamic Studies in Asean,
Thailand:Pattani Campus.
Horgronje, C. Snouck, Aceh Rakyat dan Adat Istiadatnya, Jakarta: INIS, 1997.
Internasional
Law Bool Service, Perlembagaan Persekutuan, Kuala Lumpur: Internasional
Law Bool Service, 2000.
Jabatan Pendidikan Kelantan,
1988.
Jabatan Pengajian Islam Brunei,
1996.
Jabatan Pengajian Islam, KHEU,
1996.
Muhadjir, Noeng, Ilmu Pendidikan dan Perubahan
Sosial, Jakarta: Rake Sarasin, 1987.
Zein, Md.
Haji, Suatu Pendekatan Mengenai Islam
di Brunei, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 1990.
[1]Azyumardi Azra, The Surau and
Early Reform Movement in Minangkabau,
(Bandung:Mizan, 1990), hal. ix.
[2] Ibid, hal. xii.
[3] Haidar Putra Daulay, Dinamika
Pendidikan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hal. 12.
[4] Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan
Perubahan Sosial, (Jakarta: Rake Sarasin, 1987), hal. 5-6.
[5]C. Snouck Horgronje, Aceh Rakyat dan
Adat Istiadatnya, (Jakarta: INIS, 1997), hal. 23.
[6] Haidar Putra Daulay, Dinamika
Pendidikan Islam di Asia Tenggara, hal. 44.
[7] Ibid, hal. 45.
[8] Ibid. hal. 45.
[9] Ibid, hal. 45
[11] Ibid, hal. 47-52
[12] Ibid, hal. 53.
[13] Ibid, hal. 54.
[14] Ibid, hal. 63.
[15] Ibid, hal. 64.
[16]Internasional Law Bool Service, Perlembagaan
Persekutuan, (Kuala Lumpur: Internasional Law Bool Service, 2000), hal. 2.
[17] Jabatan Pendidikan Kelantan, 1988, hal. 2.
[18] Haidar Putra Daulay, Dinamika
Pendidikan Islam di Asia Tenggara, hal. 86.
[19] Ibid, hal. 87.
[20] Md. Haji Zein, Suatu Pendekatan
Mengenai Islam di Brunei,
(Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 1990), hal. 14.
[21] Haidar Putra Daulay, Dinamika
Pendidikan Islam di Asia Tenggara, hal. 93.
[22] Jabatan Pengajian Islam Brunei, 1996, hal.
72.
[23] Jabatan Pengajian Islam, KHEU, 1996, hal.
55.
[24] Haidar Putra Daulay, Dinamika
Pendidikan Islam di Asia Tenggara, hal. 112.
[25] Ibid, hal. 112.
[26] Ibid, hal 114.
[27] Ibid, hal. 115.
[28] Ibid, hal. 118-122.
[29] Ibid, hal 131.
[30] Ahmad Omar Chapakia, Politik Thai dan
Masyarakat Islam di Selatan Thailand,(Kedah:Pustaka Darussalam, 2000), hal.
27.
[31] Ibid, hal. 28.
[32] Haidar Putra Daulay, Dinamika
Pendidikan Islam di Asia Tenggara, hal. 145-150.
[33] Ibid, hal. 164.
[34] Ibid, hal. 165.
[35] Ibid, hal. 167.
[36] Ibid, hal. 168.
[37] K.Waja Esmula, History of Islamic Studies in Philipines, Islamic Studies in Asean, (Thailand:Pattani
Campus, 2000), hal. 36.
[38] Haidar Putra Daulay, Dinamika
Pendidikan Islam di Asia Tenggara, hal. 170.
[39] Ibid, hal. 174.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar